Ancaman Ransomware Pada Komputer Anda

Ancaman Ransomware Pada Komputer AndaMalware jenis ransomeware sedang populer menyerang sistem komputer diseluruh dunia, tepatnya pada pengguna sistem operasi windows versi lama. Windows terbaru yang saat ini dikeluarkan Windows adalah versi 10, jadi jika pengguna masih menggunakan windows xp, 7 hingga 8 terancam terkena virus ransomware. Jadi bagi yang masih memiliki prinsip memiliki perangkat komputer yang penting sudah menggunakan windows saja cukup segera rubah. Sebab jika sistem operasi tidak diperbaharui beberapa celah yang terdapat didalam sistem operasi yang lama akan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan Cyber.

Lalu apa yang dimaksud dengan Ransomware? Inj merupakan virus jenis malware yang disebarkan pelaku kejahatan dengan mengirimkan email palsu yang berisikan undian berhadian atau sejenisnya. Kemudian dalam email tersebut disisipkan link yang jika dipilih oleh pelanggannya akan membuat malware virus tersebut dengan mudah menginfeksi komputer yang Anda gunakan. Secara perlahan ia akan menyebar keseluruh jaringan komputer Anda. Data-data yang terdapat didalam komputer pun akan terencrypsi dan tidak dapat diakses lagi oleh penggunanya. Cara satu-satunya untuk dapat mengakses kembali file tersebut adalah dengan membayar sejumlah uang pada pelaku kejahatan yang menyebarkan virus tersebut dan akan diberi password untuk membuka data-data yang dimiliki pelanggan sebelumnya.

Akan tetapi tidak semua pelanggan mau membayar uang tebusan atas data-data yang sudah disandera oleh pelaku kejahatan tersebut. Alasannya cukup logis karena belum tentu menjamin pelaku akan membuka akses pada data yang sudah terenkripsi tersebut. Selain itu juga belum ada jaminan apakah pelaku tidak akan melakukan lagi kejahatan penyebaran vjrus seperti sebelumnya. Di Indonesia beberapa Instansi pemerintahan dan swasta terkena penyebaran virus Ransomware ini.

Ancaman Ransomware Pada Komputer Anda

Sebagai Contoh saja Rumah sakit Dharmais yang sistemnya terkena virus sehingga aplikasi antrian pasien pun hampir terbengkalai. Pasien menunggu antrian ada yang sampai 4 jam baru dapat dilayani. Pihak rumah sakit pun memohon kerjasama agar pasien bersabar dengan kondisi serangan virus yang menyerang RumahSakit tersebut dengan membuat sebuah spanduk permohonan maaf pelayanan sedikit terganggu karena sistem dalam perbaikan.

Oleh karena itu bagi Anda yang belum terkena virus sebaiknya membuag back up data penting pada perangkat, memasang produk internet security untuk keamanan dalam bertransaksi menggunakan internet, serta jangan meninggalkan perangkat komputer Anda yang tidak digunakan dalam kondisi terhubung ke Internet.

Rizal Ramli Sebut Negara Sebaiknya Biayai Parpol

Rizal Ramli Sebut Negara Sebaiknya Biayai ParpolTingginya biaya politik di Indonesia pasca reformasi, telah menyeret partai politik (Parpol) dan kadernya pada perilaku korup. Akibatnya yang dikembangkan bukanlah demokrasi substansial melainkan demokrasi kriminal. Ke depan, negara sebaiknya membiayai Parpol sehingga tidak ada alasan mereka melakukan korupsi lagi.

Pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN untuk membiayai parpol. Dengan begitu pemerintah dapat mengawasi penggunaan keuangannya, termasuk dari mana saja mereka mendapatkan dana. Nanti akan ada auditor independen yang memeriksa keuangan parpol secara berkala,” kata ekonom senior DR Rizal Ramli, di Jakarta, Kamis (14/3).

Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, nilai anggaran yang harus dialokasikan pemerintah untuk parpol tidak besar. Jumlahnya hanya sekitar Rp 5 triliun. Dibandingkan total anggaran dalam APBN 2013 yang lebih dari Rp 1.683 triliun, jumlah ini relatif tidak berarti. Pada saat yang sama, dengan mengalokasikan anggaran secara resmi, parpol tidak bisa lagi menjarah di APBN seperti selama ini mereka lakukan. Nilai anggaran pembangunan yang dijadikan bancakan nilainya sekitar Rp 60 triliun.

Dengan menerima anggaran dari APBN, pemerintah punya hak penuh mengaudit keuangan parpol. Jika ditemukan penyimpangan dalam sumber-sumber pendanaannya, bisa dikenai sanksi. Begitu juga jika kader-kader parpol melakukan korupsi, maka tahun depan anggaran mereka akan dipotong, papar tokoh nasional yang menjadi ikon perubahan ini.

Rizal Ramli yang juga Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) menyatakan keyakinannya, bahwa dengan mekanisme seperti itu kelak partai politik tidak lagi berani sembarangan dalam merekrut kadernya. Mereka akan dipaksa mencari figur-figur yang memiliki integritas dan kapasitas untuk mengisi posisi jabatan publik, seperti DPR dan kepala daerah. Pasalnya, setiap pelanggaran keuangan yang terjadi, akan berdampak pada pengurangan alokasi anggaran tahun depan. Hal lain yang lebih penting lagi, hal itu juga  berdampak anjloknya perolehan suara pada pemilu berikutnya, karena rakyat pasti akan meninggalkannya.

Dana bantuan kepada parpol yang selama ini diberikan pemerintah terlalu kecil. Akibatnya, bukan saja tidak efektif, tapi juga pemerintah tidak bisa mengontrol keuangan parpol. Itulah sebabnya banyak pertai politik yang mencari dana dengan segala cara, termasuk sengaja memainkan anggaran di DPR untuk dana proyek pembangunan infrastruktur.

Ketika Orde Baru berkuasa, korupsi dilakukan pada level pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai APBN. Begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo pernah memprediksi kebocoran anggaran saat itu mencapai 30%. Namun di era pasca reformasi, korupsi sudah dilakukan sejak awal pembahasan anggaran di APBN. Korupsi berlanjut pada saat pencairan anggaran yang menggunakan jasa anggota DPR yang berfungsi sebagai makelar anggaran. Selanjutnya korupsi kembali terjadi pada saat proyek dikerjakan di lapangan.

Dengan fakta seperti ini, tidak mengherankan banyak kader parpol yang menjadi pejabat publik kesandung kasus korupsi. Dalam lima tahun terakhir saja, sudah 30% bupati dan walikota yang masuk penjara, 20% gubernur tengah diproses secara hukum, dan 50% anggota komisi anggaran DPR masuk penjara.

Gawat, Alat Pemindai Narkoba di Pelabuhan Rusak

Gawat, Alat Pemindai Narkoba di Pelabuhan Rusak

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf terkejut mendapat informasi bahwa alat khusus mendeteksi narkoba di pelabuhan Bakauheni tidak dapat berfungsi. Ini akan menjadi pintu masuk yang mudah bagi para pengedar narkoba di Indonesia.

“Kami sangat terkejut. Selain alat elektronik untuk pemindai narkoba rusak,  anjing pelacak narkoba pun mati. Jadi para petugas tidak bisa bekerja maksimal untuk mengidentifikasi paket yang berisi narkoba di pelabuhan Bakauheni,”jelas politisi PKS ini dalam siaran persnya, 14/3/2013.

Padahal, masih kata Muzammil, pos pemeriksaan narkoba di pelabuhan Lampung pada era sebelumnya yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian BNN, Mangku Pastika menjadi pelabuhan terbesar yang telah menangkap pengedar ganja dalam jumlah besar.

Ketiadaan alat pemindai dan anjing pelacak narkoba ini sangat signifkan dampaknya, jadi BNN harus segera memperbaiki dan melakukan pengadaan segera. “Kami akan mendukung pembahasan anggarannya di banggar DPR,” ujarnya.

Menurut Muzzammil, hal yang sama untuk berbagai pelabuhan lainnya, termasuk pelabuhan-pelabuhan laut  yang menjadi jalur masuk dari negara tetangga terutama Malaysia harus segera diperbaiki alat pemindainya.

Informasi kuat yang  diterima Muzammil, peredaran narkoba banyak yang lolos masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia. “Termasuk melalui jalur udara. Ini yang harus kita waspadai,” ungkapnya

Dalam pandangannya, target ASEAN bebas narkoba 2015 belum disikapi sama oleh negara-negara anggota ASEAN. Pemerintah Indonesia seharusnya menjadi leader dalam pemberantasan narkoba di ASEAN dengan memperkuat anggaran BNN.

“Terutama untuk alat canggih dan  sarana untuk mencegah masuknya narkoba dari jalur pelabuhan laut dan udara,” tegas politisi asal Lampung ini.

Bahaya dan korban narkoba, kata Muzzammil, saat ini adalah paling besar dan serius terahadap generasi muda dan masa depan bangsa. Korban narkoba saat ini sudah mencapai 4,5juta orang, mayoritas anak-anak dan remaja. Jumlah kerugian secara materil mencapai 48 Triliun per tahun. Untuk itu, ia mendesak agar rekan-rekannya di DPR dan Presiden harus memperkuat politik anggaran pemberantasan narkoba secara signifikan dan menjadikan pemberantasan narkoba menjadi gerakan nasional.

Selain itu, Muzammil mengingatkan, BNN bersama kepolisian harus menunjukkan kerja yang lebih serius dan hasil yang signifikan dengan menangkap jaringan dan bandar narkoba. Apalagi BNN sudah punya kewenangan penyadapan. BNN harus lebih hebat dari KPK dan Densus 88.

“Karena bahaya dan ancaman yang ditangani BNN jauh lebih masif dan mendasar. Mengancam fisik, mental, akal, ekonomi dan mafia internasional”? jelasnya.